(Ahmad Taufik Hidayat)

TENGGARONG, Pejabat Kukar di minta untuk menyampaikan Laporan  Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, baik itu pejabat fungsional maupun struktural.

“Seluruh pejabat Kukar baik itu struktural maupun fungsional termasuk bendahara di wajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan di lakukan setiap tahun untuk membuat laporan, karena hal tersebut adalah suatu persyaratan duduk di jabatan.” Kata Asisten 1 Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat Selasa (12/1/2021)

Ia menambahkan, selain LHKPN ada juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang dilakukan oleh ASN yang nantinya menyampaikan laporannya ke inspektorat, untuk yang LHKPN menyampaikan laporannya ke KPK.

Untuk di ketahui, dalam surat edaran Bupati Kukar Edi Damansyah meminta seluruh perangkat daerah Kukar untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK No 7/2016. Untuk waktu penyampaian laporannya sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Maret 2021.

Jika penyampaian laporan tersebut melewati batas waktu yang di tentukan, maka di nyatakan tidak menyampaikan laporan, dan di kenakan sanksi hukuman, ringan, sedang, berat, sesuai dengan regulasi yang ada.(*riz/poskotakaltimnews.com)